AGUSTUS 2005

Suara Merdeka, 31 Agustus 2005
Pelebaran Jalan Tahap Dua Dilanjutkan, Diusulkan Rp 6 M untuk Ngaliyan-Mijen
SEMARANG- Secara bertahap pelebaran Jalan Raya Ngaliyan-Mijen dilanjutkan. Jalan tujuh meter itu rencananya akan dilebarkan menjadi 26 meter. Pelebaran jalan tahap kedua mulai dilaksanakan awal Agustus lalu. Daerah yang dilebarkan mulai dari depan SD Tambak Aji 04 ke ... Selengkapnya

Suara Merdeka, 30 Agustus 2005
Rute Tol Semarang Solo Mulai Ada Kejelasan
Semarang, CyberNews. Rute jalan tol Semarang-Solo yang melalui Kecamatan Banyumanik mulai ada kejelasan. Hari Minggu (28/8) lalu, sejumlah petugas memasang patok-patok baru di wilayah Kelurahan Pedalangan. Patok-patok dari kayu dengan tempelan pita bertuliskan ... Selengkapnya

Kompas Edisi Jawa Tengah, 27 Agustus 2005
Daerah Bisa Bebaskan Lahan Tol
Jalan Tol Semarang-Solo Berdampak Degradasi Lingkungan
Semarang, KOMPAS - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempersilakan pemerintah daeah kabupaten dan kota yang wilayahnya dilalui proyek jalan tol Semarang-Solo untuk melakukan pembebasan lahan. Langkah itu akan dihitung sebagai bagian dari penyertaan modal. Selengkapnya

Suara Merdeka, 27 Agustus 2005
Jalan Raya Pantura Banyak Berlubang
BATANG- Kerusakan jalur raya pantai utara (pantura) ruas Alas Roban, Kabupaten Batang, dikeluhkan pengguna jalan. Sebab, banyak jalan yang berlubang tetapi tidak segera ditambal. Kondisi itu sangat membahayakan penggunan jalan, terutama ... Selengkapnya

Kompas Edisi Jawa Tengah, 26 Agustus 2005
Pelibatan Warga Menjadi Tuntutan Mutlak
UNGARAN, KOMPAS -- Pelibatan warga dalam pengelolaan proyek jalan tol Semarang-Solo menjadi syarat mutlak yang disuarakan warga di sejumlah kota. Pelibatan warga itu bukan hanya ketika jalan tol itu difungsikan, tetapi sejak sebelum pembangunan dilakukan. Selengkapnya

Suara Merdeka, 26 Agustus 2005
Warga Minta Kepastian Rute Tol Semarang-Solo, Pemprov Dinilai Lamban
SEMARANG- Warga Banyumanik meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng segera menyosialisasikan rute jalan tol Semarang-Solo. Hal itu dinilai penting untuk menghindarkan keresahan yang mulai terjadi. Ketua Tim Negosiasi warga Klentengsari RT 6 RW 3, Kelurahan ... Selengkapnya

Kompas Edisi Jawa Tengah, 25 Agustus 2005
Warga Minta Proyek Tol Ditunda Setahun Lagi, Pemprov Harus Tegasi Jasa Marga
SEMARANG, KOMPAS -- Warga yang akan terkena proyek jalan tol Semarang-Solo berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunda lebih dahulu pembangunan proyek itu. Penundaan pembangunan proyek itu minimal setahun, sampai sosialisasi rute proyek yang melibatkan warga ... Selengkapnya

Suara Merdeka, 25 Agustus 2005
Warga Minta Ganti di Atas Harga Pasaran, Rencana Jalan Tol Semarang-Solo
SEMARANG - Sejumlah warga yang tanah dan bangunannya diperkirakan tergusur pembangunan jalan tol Semarang-Solo berharap nilai ganti di atas harga pasaran tanah setempat. Hal itu dilakukan agar kelak mereka bisa mendapat ... Selengkapnya

Suara Merdeka, 23 Agustus 2005
625 Bidang Tanah Akan Dibebaskan, Pemkot Bentuk Desk Tol Semarang-Solo
BALAI KOTA- Sebanyak 625 bidang tanah di Kecamatan Banyumanik dan Tembalang, diperkirakan bakal terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Solo. Luas bidang tanah yang terletak di enam kelurahan itu sekitar 57,19 ha. Selengkapnya

Suara Merdeka, 19 Agustus 2005
Perlu Perbanyak Jembatan Layang, Dampak Pembangunan Jalan Tol
SEMARANG-Dalam mengantisipasi pemisahan desa akibat pembangunan jalan tol Semarang-Solo, di sepanjang jalan perlu dibangun jalan/jembatan layang yang menghubungkan wilayah yang dipisahkan oleh jalan bebas hambatan itu. Kalau perlu, jumlahnya diperbanyak dengan ... Selengkapnya

WawasanDigital.com, 18 Agustus 2005
Soal pembangunan tol Semarang-Solo - ’Jangan sampai ada desa terputus’
GEDUNG BERLIAN-Kalangan DPRD Jateng meminta agar dampak pembangunan jalan tol Semarang-Solo, yakni terputusnya desa-desa segera mendapatkan penanganan serius. Artinya, agar dua daerah yang semula satu kemudian dipisahkan karena pembangunan jalan tol, harus ada ... Selengkapnya

Suara Merdeka, 18 Agustus 2005
BPN Larang Mutasi Tanah di Koridor Tol
SEMARANG- Untuk mencegah spekulan tanah yang hanya akan menghambat pembebasan lahan tol Semarang- Solo, akan ada upaya super- ketat terkait dengan mutasi kepemilikan tanah di koridor rencana jalan. Pencegahan agar tidak terjadi peralihan kepemilikan itu dilakukan oleh ... Selengkapnya

Suara Merdeka, 18 Agustus 2005
Rencana Tol Semarang-Solo (1), Spekulan Tanah Mulai Beroperasi
Sejalan dengan rencana PT Jasa Marga dan Pemprov Jateng membangun jalan tol Semarang-Solo sepanjang 75,6 km, muncul sejumlah persoalan di lapangan, terutama daerah yang akan dilewati rute tol tersebut. Suara Merdeka melaporkan hasil penelusuran ke sejumlah kelurahan dan desa yang terkena proyek tersebut dalam tulisan berseri. Selengkapnya

wawasandigitalcom, 16 Agustus 2005
Rute tol Solo - Semarang ditetapkan
Semarang - Rute jalan tol Semarang-Solo akhirnya ditetapkan setelah melalui kajian mendalam, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng belum akan melakukan sosialisasi sebelum semuanya final. Gubernur Jateng, H Mardiyanto di Semarang, Senin, mengaku sudah menerima ... Selengkapnya

Suara Merdeka, 16 Agustus 2005
Tol Krapyak-Jatingaleh Belum Standar
SEMARANG - Ruas jalan tol Krapyak-Jatingaleh dinilai belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Sampai sekarang, ruas jalan itu masih terdiri atas dua lajur untuk jalur menuju Krapyak serta Jatingaleh. Padahal, Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 tentang ... Selengkapnya

Suara Merdeka, 15 Agustus 2005
Pembebasan Lahan Tol Rp 816 Miliar, Direncanakan Mulai Oktober
SEMARANG- Pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan jalan tol Semarang-Solo akan dimulai Oktober 2005. Diperkirakan dana yang dibutuhkan untuk keperluan itu mencapai Rp 816 miliar. Menurut penjelasan Amri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng.... Selengkapnya

Suara Merdeka, 13 Agustus 2005
Rute Tol Belum Disosialisasikan
UNGARAN- Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), belum melakukan sosialisasi terkait dengan rute jalan tol Semarang-Solo yang melalui daerah tersebut. Seperti ditetapkan Gubernur Mardiyanto dalam SK tertanggal 10 Agustus 2005... Selengkapnya

Suara Merdeka, 12 Agustus 2005
34 Desa di Kabupaten Semarang Terkena Tol, Hari Ini DPRD Undang Bina Marga
SEMARANG - Gubernur Mardiyanto telah menetapkan rute jalan tol Semarang-Solo sepanjang 75,6 km melalui surat keputusan (SK) tertanggal 10 Agustus 2005. Jalan bebas hambatan tersebut akan melalui Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten ... . Selengkapnya

Suara Merdeka, 10 Agustus 2005
Ditetapkan, Rute Tol Semarang-Solo, Desk Semarang-Solo Dibentuk
SEMARANG- Rencana pembangunan jalan tol Semarang-Solo mulai ada kemajuan selangkah. Selasa (9/8) Gubernur Mardiyanto melakukan rapat koordinasi dengan PT Jasa Marga dan para bupati/wali kota yang wilayahnya akan dilalui tol untuk mematangkan draf lokasi pembangunan jalan ... Selengkapnya

www.kimpraswil.go.id, 9 Agustus 2005
Menteri PU: Pengembangan Jasa Konstruksi Belum Seperti yang Diharapkan
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengakui pengembangan jasa konstruksi di tanah air hingga saat ini belum berjalan seperti yang diharapkan. Permasalahan seperti kelembagaan, penyelenggaraan, maupun kinerja jasa konstruksi sampai hari ini masih dipertanyakan. Bahkan ada ... Selengkapnya

Kompas Edisi Jawa Tengah, 7 Agustus 2005
Tol Semarang-Solo
Jasa Marga Minat Kerja Sama BUMD
SEMARANG, KOMPAS -- Upaya mnggandeng pemda dalam pembangunan proyek jalan tol Semarang-Solo, PT. Jasa Marga lebih berminat bekerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus dibentuk Pemprov Jateng. Badan usaha dinilai lebih cocok dalam ... Selengkapnya

Suara Merdeka, 6 Agustus 2005
Pemkab Pinjam Rp 14 M ke Bank Jateng
Jalan Tembus Karanganyar-Magetan
KARANGANYAR - Pemkab akan mengajukan pinjaman ke Bank Jateng (dahulu Bank BPD Jateng-Red) Rp 14 miliar untuk penyediaan lahan pembangunan jalan tembus Karanganyar-Magetan. Hal itu dilakukan setelah upaya mengajukan pinjaman ke Bank ... Selengkapnya

Suara Merdeka, 5 Agustus 2005
Pergeseran Jalan Jangan Rugikan Warga
Soal Jalan Selatan-Selatan
KEBUMEN - Rencana pembangunan Jalan Selatan-Selatan Jateng di Kebumen yang positif digeser ke Jalan Diponegoro perlu ada sosialisasi kepada warga yang terkena jalur tersebut. Namun, jangan sampai hak-hak rakyat yang terkena proyek jalan itu dirugikan. Selengkapnya

Kompas Edisi Jawa Tengah, 4 Agustus 2005
Amdal dan Rute Tol Disosialisasikan Bulan Ini
Proyek Tol Semarang-Solo Mulai Bebaskan Lahan
SEMARANG, KOMPAS -- Pembangunan jalan tol Semarang-Solo sudah dalam tahap penyempurnaan analisis mengenai dampak lingkungan. Diharapkan, Agustus ini sosialisasi amdal, termasuk rute, dapat dilakukan ke masyarakat dan seluruh stakeholders. "Analisis mengenai ... Selengkapnya

Suara Merdeka, 4 Agustus 2005
Jalan Selatan-Selatan Positif Digeser, Selisih Pembebasan Tanah Rp 17 M
KEBUMEN - Polemik soal pembangunan Jalan Selatan-selatan Jateng di Kabupaten Kebumen, kini terjawab. Jalur jalan 55,8 km itu, positif dipindah dari Jalan Daendels ke Jalan Diponegoro yang lebih dekat ke Pantai Selatan. Hal itu terungkap dari dengar pendapat ... Selengkapnya

Kompas Edisi Jawa Tengah, 3 Agustus 2005
Jalan Tol Tidak Layak di Pantura
SEMARANG, KOMPAS -- Mantan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno menilai jalan tol tidak layak untuk dibangun di kawasan pantai utara (pantura) dan wilayah tengah Pulau Jawa. Di kedua kawasan tersebut tergolong daerah pertanian subur sehingga ... Selengkapnya

Kompas Edisi Jawa Tengah, 3 Agustus 2005
Jalan Tol : Sejumlah Patok Dicabuti Warga
UNGARAN, KOMPAS -- Sejumlah tanda atau patok uang dibuat sebagai tanda rute proyek jalan tol Semarang-Solo, tak ada bekasnya lagi. Pemasangan patok berupa kayu berbendera putih, patok kayu maupun beton bercat merah, lenyap, diduga dicabut warga sekitar. Pencabutan itu... Selengkapnya

Suara Merdeka, 3 Agustus 2005
Jalan Tol Dikhawatirkan Memecah Desa, Sharing Pemprov Hanya 8%
SEMARANG- Pembangunan tol Semarang-Solo dikhawatirkan akan memisahkan atau memecah sebuah desa/kelurahan yang dilalui jalan tersebut. Permasalahan itu sekarang belum dipikirkan pemerintah daerah.Pengamat sosial Prof Dr. Kutut Suwondo MS, kemarin, mengemukakan... Selengkapnya

Kompas Edisi Jawa Tengah, 2 Agustus 2005
Warga Butuh Info Ganti Rugi yang Transparan
SEMARANG, KOMPAS -- Warga yang terkena proyek jalan tol butuh transparansi informasi ganti rugi. Mereka tak peduli berapa besar penyediaan dana oleh pemerintah daerah. Mereka butuh aksi yang jelas dan terbuka secepatnya. Tanpa transparansi yang dibangun sejak awal proyek ... Selengkapnya

www.kimpraswil.go.id, 2 Agustus 2005
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Propinsi Jawa Tengah
Komisi V DPR-RI minggu lalu melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Jawa Tengah mulai Senin, 25 Juli sampai dengan Jum’at, 29 Juli 2005 yang lalu. Beberapa isu yang menonjol pada saat kunjungan kerja antara lain adalah fenomena air laut pasang atau rob pada Pantai Utara Semarang serta ... Selengkapnya

Suara Merdeka, 2 Agustus 2005
Soal Jalan Tol Semarang-Solo, Perpres Alternatif Terakhir Pembebasan Tanah
SEMARANG-Peraturan Presiden (Perpres) No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum sebaiknya tidak serta merta digunakan dalam pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional ... Selengkapnya

Suara Merdeka, 1 Agustus 2005
Jalan Tol Semarang-Solo Bisa Timbulkan Kemacetan di Kota
SEMARANG- Pemprov Jateng diminta mempertimbangkan dampak lalu lintas di Kota Semarang, jika jalan tol Semarang-Solo tetap dibangun. Dampak tersebut, antara lain makin parahnya kemacetan jalan-jalan di kota itu. Hal itu disampaikan ... Selengkapnya

Suara Merdeka, 1 Agustus 2005
Peninggian Jl Raden Patah Dilanjutkan, Saluran di Sekitarnya Mendesak Diperbaiki
SEMARANG - Dinas Bina Marga Jateng akan segera melanjutkan perbaikan Jl Raden Patah. Proses perbaikan tersebut sementara dihentikan agar urukan pasir bercampur semen itu bisa mengeras terlebih dahulu. Penjelasan itu disampaikan pejabat Pembuat Komitmen Proyek ... Selengkapnya

www.kimpraswil.go.id, 1 Agustus 2005
Pentingnya Perbaikan Pelayanan Jalan Tol
Tarif tol yang ada saat ini merupakan hasil ketetapan pada tahun 2003. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, secara jelas telah menyatakan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Untuk itu ... Selengkapnya

www.kimpraswil.go.id, 28 Juli 2005
RTRW Harus diketahui Masyarakat
Penetapan lokasi yang akan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Namun sayangnya informasi mengenai RTRW masih sulit diakses masyarakat luas, padahal ... Selengkapnya